"Bangsa Aceh" di Paraguay

Agaknya kegemaran 'bangsa' Aceh 'menaklukkan' dunia sepertinya bukan isapan jempol belaka. Di Paraguay, misalnya, anda bisa melihat langsung suku Aceh ini beranak pinak di benua Amerika Latin itu.

Tentu saja fakta ini mengejutkan. Soalnya, selama ini tidak ada informasi tentang adanya komunitas 'bangsa' Aceh, tinggal dan menetap berjarak ribuan mil dari tanoh Aceh.

Publik hanya tahu komunitas suku Aceh, berdiam di sejumlah negara bagian di Malaysia. Saking familiarnya, ada sejumlah daerah yang diberi nama sama seperti di Aceh. Misalnya Kampung Keudah dan lainnya. Kecuali itu, tidak sedikit orang Aceh yang lama sekali menjadi warga negara Malaysia, menjadi pejabat tinggi pula di negeri jiran itu.

Hubungan suku Aceh dan Malaysia ibarat sebuah keluarga. Benar saja, saat gempa dan tsunami melumat bumi Aceh, Pemerintah Malaysia, membuka "pintu" bagi warga Aceh tinggal menetap di Malaysia, walau hanya dengan "cap jempol", tanpa mengantongi identitas yang lazim.

Selain Malaysia, komunitas 'bangsa' Aceh banyak menetap dan menjadi warga negara Swedia. Di negeri ini, T. Hasan Di Tiro, tokoh yang paling dicari semasa rezim represif berkuasa, mengibarkan perlawanan hampir 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia.

Kini cucu pejuang nasional T. Chik Di Tiro itu mulai sepuh termakan usia. Ia tinggal di sebuah flat di sebuah kawasan yang dihuni oleh 'bangsa' Aceh di sana.

Bagaimana di Paraguay? Andai saja Gubernur Pemerintahan Aceh yang baru, Irwandi Yusuf tidak melawat ke negeri itu, maka tidak diketahui kalau di Paraguay ada suku Aceh yang berdomisili di negara itu.
Boleh dibilang, Senin (19/7) hari bersejarah. Pada hari itu, Gubernur Irwandi Yusuf bertemu dengan pimpinan suku Aceh Paraguay di Kantor Kementerian Luar Negeri Paraguay.

Rupanya, pertemuan itu diakui Dr. Augusto Fagel Pedrozo, ahli antropologi budaya yang juga Presiden Del Indi, telah lama diimpikannya saat bersama rekan lainnya melakukan penelitian mendalam tentang keberadaan suku Aceh di Paraguay.

"Selama ini kami telah berupaya untuk mempertemukan suku Aceh di Paraguay dengan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam," ungkap Augusto Fagel.

Untuk memujudkan pertemuan dibuat skenario. Langkah awal yang ditempuh menyampaikan niat itu kepada pihak Kementerian Luar Negeri Paraguay. Kemudian rencana itu disampaikan kepada Kepala Perwakilan Pemerintahan RI di Argentina.

Momen Pagelaran Seni Budaya Aceh di Asuncion, semakin mendekatkan impian Dr Augusto Figer cs. "Kami menilai langkah untuk mempertemukan dua kelompok bersaudara sangat tepat seperti yang terjadi hari ini," kata Dr. Augusto dalam bahasa Spanyol yang didampingi Wakil Menlu Paraguay Bidang Politik Bilateral, Ceferino Valdez Peralta dan Direktur Asia dan Afrika, Gustavo Lopez Bello.

Sementara itu Gubernur NAD, Irwandi Yusuf dalam acara pertemuan itu mengatakan, "dengan senang hati kami telah bertemu dengan pimpinan suku Aceh di Paraguay menyambut antusiasme tinggi bertemu saudaranya di negeri jauh. "Tapi, Irwandi tadinya tidak mengetahui tentang keberadaan suku Aceh di Paraguay. "Kami baru diberi tahu oleh pihak KBRI Argentina menjelang keberangkatan ke sini, ada suku Aceh di Paraguay," kata Irwandi Yusuf.

Gubernur di sela pertemuan tak lupa mengundang para pimpinan suku Aceh di Paraguay untuk datang ke Nanggroe Aceh Darussalam meninjau negeri asal, yang telah diting galkan dalam waktu yang sudah cukup lama.

Irwandi Yusuf berharap kepada tim peneliti yang telah melakukan pengkajian tentang keberadaan suku Aceh di Paraguay untuk meneliti lebih jauh lagi tentang kesamaan-kesamaan budaya antara suku Aceh di sini dengan masyarakat Aceh di Sumatera.

"Pertemuan hari ini kami tidak merasa asing. Seolah-olah berada di kampung sendiri. Saya perhatikan sosok tubuh suku Aceh di sini banyak kesamaan dengan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam," sebut Gubernur Aceh ini.

Misalnya, dari segi dialeg bahasa, wanita suka memakai cincin dan aksesoris lainnya. Kalau boleh saya mengatakan pertemuan hari ini adalah pertemuan antara adik dan kakak yang sudah lama terpisah dari kampung halaman, katanya.

Gubernur NAD dalam pertemuan itu didampingi Kadis Kebudayaan Provinsi NAD, Drs. Adnan Majid, Dirjen Deplu RI Amerika dan Eropa Eddy Hariadhi serta Kepala Perwakilan RI untuk Argentina dan Paraguay, Sunten Z.Manurung.

Juru bicara suku Aceh, Paraguay Maria Luisa Duarte, mengakui suku Aceh di Paraguay berasal dari Aceh, Sumatera. Soal kapan persisnya dan kenapa menetap di Paraguay, kata Maria akan dilakukan penelitian lebih jauh lagi. "Pertemuan hari ini dengan pihak Pemerintah Nanggroe Aceh akan lebih terjalin hubungan yang lebih mendalam lagi," pintanya.

Setelah ini diharapkan ada tindaklanjut untuk lebih mempererat hubungan kedua komponen masyarakat Aceh ini. Maria menambahkan, "informasi tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam 2004 lalu selalu menjadi ingatan kami walaupun kami belum melihat langsung bagaimana dahsyatnya musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera."

Sekretaris Tim Promosi Seni Budaya Aceh, Aidi Kamal melalui e-mailnya kepada Waspada dari Asuncion, Paraguay melaporkan, pimpinan suku Aceh di Paraguay yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, Maria Luisa Duarte dan Alba Portillo Maximo dari Propinsi Central, Margarita Mbywangi, Antonio Pepagi dan Roberto Achepurangi dari Provinsi Canindeyu dan Ramona Takuarangi dari Provinsi Caazapa.

Aidi Kamal yang juga Staf Biro Keistimewaan Aceh Setda NAD menambahkan, suku Aceh di Paraguay sekarang berjumlah 1.300 orang yang tersebar di tiga provinsi di Paraguay, yaitu Provinsi Central, Provinsi Canindeyu dan Provinsi Caazapa. "Mereka sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan petani," kata Aidi Kamal.

Di akhir pertemuan, Gubernur NAD menyerahkan cenderamata berupa rencong kepada pimpinan suku Aceh di Paraguay yang diterima Maria Luisa Duarte. Sedangkan pimpinan suku Aceh menyerahkan cenderamata pada Gubernur NAD hasil kerajinan mereka berupa ikan yang terukir dari kayu.

Sumber : acehpedia.org

Read more »

Anak Terlantar di Aceh Utara 3.778 Jiwa

Lhokseumawe, (ANTARA) - Jumlah anak terlantar di Aceh Utara, Provinsi Aceh, saat ini mencapai 3.778 jiwa, akibat kepedulian orang tua yang minim.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, Murthada, di Lhokseumawe, Juma,t menyebutkan, sebagian besar anak terlantar tersebut terdapat di Kecamatan Lhoksukon dan Baktiya Barat.

Ia menyatakan, begitu banyak anak terlantar di Aceh Utara, selain disebabkan minim perhatian orang tua, juga dipengaruhi faktor lingkungan dan berasal dari keluarga broken home.

Dikatakan, sejumlah anak terlantar di Aceh Utara, tidak mesti tidur di terminal bus ataupun di emperan toko, bahkan sebagian besar ada yang pulang ke rumah, namun sudah tidak dihiraukan lagi oleh orang tuanya.

Aktifitas pendidikan sekolah maupun pendidikan agama sudah tidak dijalani lagi oleh anak terlantar tersebut.

Bahkan, katanya lagi, sebagian anak terlantar tersebut ada yang dieksploitasi pihak-pihak tertentu untuk dijadikan pengemis atau lainnya sebagainya.

"Kami ada menerima informasi bahwa anak-anak terlantar tersebut, ada yang mengkoordinirnya untuk dijadikan pengemis," ungkap Murtadha.

Terhadap upaya penanganan sejumlah anak terlantar tersebut, ia menyatakan, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena sudah tiga tahun berlalu, anggaran yang diusulkan untuk penanganan masalah penyandang sosial tersebut tidak ada realisasi.

"Padahal, program penanganan anak terlantar dan pengemis sudah kami buat dan diajukan ke Bappeda dan DPRK Aceh Utara. Namun, sudah tiga tahun kami ajukan tak ada realisasinya. Makanya kami tidak bisa berbuat banyak untuk penanganan masalah sosial ini," katanya.




Sumber : Antaranews

Read more »

DPRA Versus MK

SERAMBI Indonesia (21 Juni 2011), melansir sebuah pertemuan cerdas telah dilakukan oleh Komisi A DPRA. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna DPRA itu dihasilkan tiga putusan, yaitu (1) meminta eksekutif menunda penyaluran dana pilkada ke Komisi Independen Pemilihan, (2) menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon independen untuk maju dalam Pilkada 2011, dan (3) meminta KIP dibubarkan karena komisi tersebut menetapkan sepihak tahapan pelaksanaan pilkada Aceh tanpa berkoordinasi dengan DPRA.

Bagi saya yang berlatarbelakang seorang akademisi banyak pertanyaan yang mucul di balik keputusan ini. Salah satu yang cukup menarik untuk dikupas adalah putusan kedua yang menolak putusan MK.

Sepertinya, logika berpikir saya belum mampu menjangkau logika hukum yang dipakai oleh DPRA untuk menolak putusan MK No. 35/PUU-VIII/2010 yang telah melegalkan calon independen untuk maju dalam pilkada 2011 ini. Mungkin saja saya terlalu naif untuk memahami dunia politik ini. Sebagaimana sudah kita maklumi bahwa dalam sistem hukum tidak mungkin aturan yang lebih rendah bisa menganulir keputusan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, tidak mungkin sebuah peraturan daerah bisa menganulir keputusan MK yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua kita sudah maklum bahwa putusan MK itu bersifat final dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk itu (Pasal 24C UUD 1945).

Untuk mengokohkan hal tersebut, Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyebutkan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47). Ini artinya putusan MK yang membolehkan calon independen di Aceh sudah final dan mengikat semua pihak termasuk lembaga DPRA yang hari ini sedang membahas rancangan Qanun Pilkada 2011.

Kalau melihat dari segi logika hukum, seharusnya legislatif dan eksekutif hari ini hanya tinggal melaksanakan saja putusan MK tersebut karena perdebatan seputar calon independen sudah selesai dan final. Tentu bukan waktunya lagi untuk mempersoalkan materi yang terkandung dalam pasal 256 UUPA yang membolehkan calon independen untuk maju hanya sekali saja karena semuanya sudah terjawab dengan keputusan MK di atas. Namun kalau hari ini hal tersebut juga masih menjadi perdebatan, menurut hemat saya, sepertinya kita mengambil langkah mundur. Saya pikir sudah saatnya lembaga legislatif dan eksekutif mengimplementasi visi visionernya untuk pembangunan Aceh yang mampu meneropong jauh ke depan dengan tidak terlalu larut dalam memperdebatkan hal-hal yang seperti ini.

Intinya, calon independen siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk itu perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Ironis tentunya kalau kita menutup pintu bagi calon independen untuk maju. Hal itu sama saja dengan membendung nilai-nilai demokrasi yang ada. Bukankah dalam negara demokrasi ini semua orang berhak untuk memilih dan dipilih? Bahkan hukum nasional sekarang ini melalui UU No. 12 Tahun 2008 telah membolehkan calon independen untuk maju dalam pesta demokrasi. Bagi yang hasrat politiknya bisa tersalurkan lewat partai politik, silahkan maju dengan menggunakan kenderaan politik yang ada. Bagi yang tidak masuk partai politik tentu jalur independen menjadi pilihannya.

Ketentuan ini berlaku secara nasional tanpa terkecuali Aceh. Untuk kasus Aceh memang agak sedikit unik karena dulunya calon indepeden yang diatur dalam Pasal 256 UUPA hanya diperbolehkan untuk sekali saja. Namun dengan keluarnya putusan MK di atas ketentuan pasal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian calon independen tetap diperbolehkan maju dalam pesta demokrasi dengan mengacu pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 di atas. Saya pikir sudah saatnya bagi legislatif dan eksekutif Aceh untuk duduk semeja dan sebahu memikirkan jalan yang terbaik untuk mengimplementasikan printah undang-undang ini dengan mengenyampingkan segala kepentingan yang ada. 

Bisikan politik Vs hukum
Seringkali hampir setiap menjelang musim pemilu tiba, bisikan-bisikan politik bermunculan di mana-mana. Bisikan-bisikan tersebut kadangkala lebih dominan daripada ketentuan hukum yang ada. Dalam konteks Aceh hari ini, saya jadi bertanya apakah bisikan-bisikan politik dalam mengusung ide boleh tidaknya calon independen untuk maju dalam pilkada ke depan juga ikut mewarnai? Tentu jawabanya ada pada elite politik di sana. Perlu dicatat, masyarakat Aceh dari dulu hingga kini tidaklah buta politik. Walaupun tidak semua kita  berperan sebagai pemain, namun kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia legislatif hari ini.

Dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan belaka. Selama para pihak masih berada dalam lingkaran kepentingan yang sama, selama itu pula mereka tetap menjadi kawan. Manakala kepentingannya mulai berbeda, maka teman yang tadinya satu selimut dengan cepat berubah menjadi lawan. Tepat sekali rasanya apa yang dikatakan oleh Machiavelli yaitu homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Dalam dunia perpolitikan tidak jarang ucapan Machiavelli ini menjadi kenyataan dengan menempuh segala cara untuk mencapai tujuan. Bahkan menurut Machiavelli ketentuan hukumpun kadang kala dijadikan kenderaan politiknya bukan untuk dijalankan. Kita haqqul yakin bahwa para elite politik kita sama sekali tidak punya tendisi ke arah itu.

Harapan ke depan
Kita berharap para elite politik Aceh bisa berpikir lebih jernih dalam menyelesaikan kekisruhan politik ini demi berjalannya pesta demokrasi yang sangat dinantikan oleh rakyat Aceh. Kita berharap banyak kepada wakil rakyat untuk mengedepankan kepentingan rakyat Aceh yang lebih besar dalam setiap keputusannya dibandingkan kepentingan pribadi dan kelompok yang ada di sekitarnya.

* Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Unsyiah. Kandidat Doktor di Monash University Australia.(Azhari Yahya)


Sumber : Serambi Indonesia

Read more »

Hukum Memakai Kalung Bagi Laki-Laki

Pertanyaan : Bagaimana hukum memakai kalung bagi laki-laki?

Jawaban: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam telah mengaharamkan dan melaknat kaum laki-laki memekai kalung yang merupakan asesoris kaum wanita, dan merupakan penyerupaan terhadap kaum wanita. Pengharaman dan dosanya bertambah berat, jika kalung itu terbuat dari emas, karena PERTAMA, berdasarkan Ijma' (Haram bagi laki-laki memakai kalung emas) dan yang KEDUA, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk bintang atau raja, apalabi berbentuk salib atau terdapat gambar salib didalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan, baikb laki maupun perempuan.


(Fatawa Mu'ashirah Syaikh Ibnu Utsaimin-fatawa terkini hal.24 jilid 3)

Read more »

Hubungi Saya

Alamat   : Atjeh Darussalam
Email     :  firdy.aceh@gmail.com

Read more »

Sudah Final (Muzakir Manaf:)

BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan, Qanun Pilkada yang dihasilkan DPRA melalui sidang paripurna, Selasa (28/6), adalah hasil kesepakatan bersama dalam lembaga politik, yaitu legislatif dan eksekutif. Karenanya, tidak ada alasan bagi pihak eksekutif untuk tidak mengesahkan qanun ini.

Melalui siaran pers kepada Serambi Rabu (29/6), Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim ini mengatakan, keputusan tidak adanya calon independen sudah final ditetapkan oleh DPRA, melalui proses yang berlangsung demokratis.

“Jelas hasil sidang rakyat kemarin menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang menginginkan adanya calon independen dari anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang merupakan representasi dari rakyat Aceh, baik dari partai nasional maupun partai lokal,” tulis Mualim dalam siaran pers yang dikirim Jubir PA Pusat, Fachrul Razi.

DPA PA, kata Mualim, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRA, khususnya dari Partai Aceh atas amanah rakyat dan tanggung jawab perjuangan yang diemban sebagai wakil rakyat di DPRA.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan aksi menolak independen oleh adik-adik mahasiswa yang didukung oleh rakyat pada saat paripurna berlangsung. Tidak ada insiden yang terjadi, dan semua berjalan secara aman dan sukses. Demikian juga kepada pihak keamanan yang senantiasa menjaga keamanan pada aksi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa kemarin,” kata dia.

Ditegaskan, Partai Aceh tetap berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan memperjuangkan MoU Helsinki untuk masa depan Aceh, sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi yang sudah disepakati oleh pihak Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. “Berbagai aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pusat sangat kami junjung tinggi sejauh tidak mengurangi kewenangan dan kekhususan Aceh,” demikian Muzakir Manaf.(nal)

Read more »

Ulasan Percakapan Soekarno - Daud Beureueh

Jauh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda.

Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Beureueh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Beureueh dengan sebutan “Kakanda (kakak)” dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah :

auh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda.

Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Beureueh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Beureueh dengan sebutan “Kakanda (kakak)” dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah :

Soekarno

Presiden Soekarno : “Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Daud Beureueh : “Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid.”

Presiden Soekarno : “Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Teungku Cik Di Tiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid.”

Daud Beureueh : “Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya.”

Presiden Soekarno : “Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam.”

Daud Beureueh : “Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden.”

Presiden Soekarno : “Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan Kakak itu.”

Daud Beureueh : “Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada presiden) sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.”

Daud Beureu'eh

Mendengar ucapan Daud Beureueh itu Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Airmata yang mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesenggukan,

Soekarno berkata, : “Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya.” Dengan tetap tenang, Daud Beureueh menjawab, “Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang.”

Sambil menyeka airmatanya, Bung Karno mengucap janji dan bersumpah,

Bung Karno bersumpah : “Waallah Billah (Demi Allah), kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Waallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?”

Daud Beureueh menjawab, : “Saya tidak ragu Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden.”

Dalam suatu wawancara yang dilakukan M. Nur El Ibrahimy dengan Daud Beureueh, Daud Beureueh menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu.

Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Acehbersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Jelas, ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintah pusat bukannya dibangun dan ditata kembali malah dibiarkan terbengkalai.

Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, meunasah-meunasah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telahmenjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkannyaatas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan.

Mohammad Said, Pengarang Buku "Aceh Sepanjang Abad Jilid Ke Dua"

Read more »